Merespons Permasalahan

Keamanan Maritim Kawasan Jika dielaborasi lebih jauh, untuk menjadi negara dan poros maritim, Indonesia juga harus merespons dan turut mencari solusi atas berbagai permasalahan keamanan maritim kawasan. Posisi Indonesia sebagai negara kepulauan yang berada di persimpangan duaMsamudera (Hindia dan Pasifik), dimana sebagian dari wilayah perairannya yang luas menjadi jalur perlintasan maritim dunia,membuat Indonesia tidak bisa mengabaikan permasalahan keamanan kawasan yang terkait dengan maritim. Ini artinya, selain Indonesia harus menjamin keamanan maritimdi perairan yurisdiksinya, Indonesia juga harus peduli dan menaruh perhatian terhadap
berbagai permasalahan keamanan maritim kawasan (khususnya yang mengemuka di kawasan Asia Tenggara), karena jika permasalahan keamanan maritim tersebut tidak tertangani dengan baik maka akan berimplikasi juga terhadap Indonesia.

Sengketa perbatasan maritim yang hingga kini masih terjadi di antara sejumlah negara kawasan dan belum tuntas diselesaikan secara damai adalah salah satu permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Sengketa teritorial di Laut China Selatan yang melibatkan sejumlah negara anggota
ASEAN (Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Brunei Darussalam) dengan Tiongkok, yang
dalam tahun-tahun belakangan ini kembali memanas, adalah salah satunya. Meskipun
bukan menjadi bagian dari negara yang bersengketa, Indonesia perlu menjadi bagian
dari pencarian solusi damai atas masalah tersebut.

Permasalahan keamanan maritim lainnya yang juga perlu mendapat  perhatian adalah ancaman-ancaman nonkonvensional, terutama yang datang dari berbagai tindak kejahatan transnasional, yang secara langsung juga mengancam wibawa dan wilayah negara, diantaranya adalah perompakan dan pembajakan, serta terorisme maritim. Perairan Asia Tenggara, khususnya Selat Malaka, merupakan jalur pelayaran yang cukup penting dan strategis yang menghubungkan wilayah Asia dengan
Eropa dan Timur Tengah. Semakin banyaknya pelayaran internasional, terutama kapal-kapal
dagang dan tanker minyak manca negara yang melintas di wilayah perairan Asia Tenggara,
dapat mengundang perhatian kelompokkelompok atau pihak-pihak tertentu yang berniat melakukan tindak kejahatan untuk melakukan perompakan atau pembajakan. Kemungkinan bagi terjadinya terorisme maritim juga perlu menjadi perhatian meskipun belum menjadi ancaman nyata saat ini.

Namun sulit disangkal bahwa perairan Asia Tenggara sangat rawan. Semakin banyaknya pelayaran kapal-kapal dagang di wilayah ini dapat mengundang organisasi teroris melakukan perompakan, baik untuk penggalangan dana maupun sekedar menebarkan iklim ketidakpastian. Meskipun kebanyakan perompakan dan pembajakan di perairan kawasan ini lebih berorientasi pada aspek ekonomi, namun bisa saja orientasi tersebut bergeser ke arah ideologi dan terorisme. Potensi bagi terjadinya terorisme
cukup besar, mengingat di kawasan ini juga terdapat kelompok-kelompok militan yang suatu saat bisa saja menebar ancaman di lautan.

Perairan Asia Tenggara yang kaya akan sumber daya perikanan, terutama di perairan Indonesia juga menjadi daya tarik tersendiri bagi pihak-pihak tertentu, termasuk asing, untuk melakukan penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing). Perairan Indonesia yang rawan dari kegiatan illegal fishing tersebut menyebar mulai dari perairan utara Aceh, Laut Natuna, Laut Sulawesi, Samudera Hindia bagian selatan, Laut Aru (Maluku), hingga Laut Arafura di sekitar Papua. Berbagai cara ilegal dilakukan oleh nelayan lokal maupun asing untuk mengeksplorasi sumber daya perikanan Indonesia ditengah keterbatasan pengawasan aparat dan armada kapal patroli
Indonesia.

Aktivitas penyelundupan, baik barang maupun orang, yang dilakukan melalui jalur laut sudah tentu juga menjadi persoalan serius bagi keamanan maritim. Hal ini tidakmengherankan mengingat transportasi laut masih menjadi andalan utama dalamlalu-lintas perdagangan dunia, di mana sepertiganya melalui Selat Malaka yang juga menjadi bagian dari perairan Indonesia.
Ini artinya, pada saat yang bersamaan aktivitas penyelundupan berpotensi untuk terjadi, seperti penyelundupan senjata api ilegal, narkoba, bahan bakar minyak, hingga manusia. Permasalahan lingkungan juga menjadi isu penting yang perlu diperhatikan mengingat kondisi lingkungan hidup, termasuk di laut, dari hari ke hari semakinmenunjukkan penurunan kualitas yang cukup signifikan.

Kepentingan negara-negara luarkawasan atas wilayah perairan Asia Tenggara juga perlu menjadi perhatian. Kepentingan utama bagi negara-negara luar kawasan, terutama Tiongkok, Jepang dan Amerika Serikat, adalah kepastian akses dan/atau ketersediaan sumber daya. Bagi mereka, alur laut di perairan Asia Tenggara, termasuk Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), hampir tidak tergantikan. Perubahan rute ke Selat Lombok atau Selat Sunda saja, misalnya, akan membawa beban finansial tambahan bagi mereka. Ini artinya, kepentingan negaranegara luar kawasan terhadap perairan
Asia Tenggara juga harus diantisipasi dan direspons oleh Indonesia.

Subscribe to receive free email updates: